Page 282 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-240-

Pasal 395

(1) Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di ppK i
dihrangkan ke dalam berita acara rekapihrLasi hasil
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi,
hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan
menggunakan format yang diatur dalam Perahrran KPU.

(21 Berita acara rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan,
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (11
ditandatangani oleh selunrh anggota PPK dan saksi Peserta
Pemilu yang hadir.

(3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu'
yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana

dimalcsud pada ayat (21, berita acara rekapihrlasi hasil ,
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu
ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu
yang hadir dan bersedia menandatangani.
;
(4) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemitu yang hadir, tetapi
tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib mencantumkan alasan.

Pasal 396

PPK wajib menyerahkan kepada KPU KabupatenlKota surat:,
suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota'l,
DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta ,
berita acara rekapittrlasi hasil penghitungan perolehan suara dan,
sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutani
suara dan sertifikat hasil penghihrngan suara dari TPS. ,

Pasal 397

(1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari
seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukaq
penghihrngan perolehan suara yang diterima melalui poq''
dengan disahsikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir darrr
Panwaslu LN.

(2) PPLN...