Page 284 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-242-

Pasal 399 ,'

(1) Bawaslu I(abupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan
memuhrskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpmBm,
dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan ret<apitulasi
hasil penghihrngan perolehan suara peserta pemilu'

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
(2t Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran;
perrylmpang€n dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan-i
rekapittrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta:;,
Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudr
dalam Pasal 398 ayat (2).
,
(3) KPU l(abupaten /Kota wajib langsung menindaklanjuti
dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (f
)',
dan ayat (21 pada hari pelaksanaan rekapihrlasi
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 400

(1) Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di KPII
Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi,
hasil penghitungan perolehan suara dan sertilikat
rekapihtlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu dengan menggunakan format yang diahrr dalam

(21 Berita acara rekapihrlasi hasil penghitr:ngan perolehan suarar
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan'
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota
dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
(3) Dalam ha1 terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi
Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berita acara. '
rekapitulasi hasil penghittrngan perolehan suara dan
sertifikat rekapittrlasi hasil penghihrngan perolehan suara
Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU
I(a.bupaten/Kota. dan saksi Peserta Pemilrr yang hadir dan,'.
bersedia menandatangani.

(a) Anggota...