Page 289 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-247 -

(4) Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir,
tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi
hasil penghihrngan perolehan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara,
anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib.
mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

,.'
Pasal 409

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapihrlasi suara Pasangan Calon,
Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan
mandat terhrlis dari Peserta Pemilu
i

Bagian Kehrjuh
Pengawasan dan Sanksi dalam Penghihrngan Suara dan
Rekapihrlasi Penghihrngan Perolehan Suara

Pasal 410

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupatenf Kota,,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melalnrkan
pengawasan atas rekapitnlasi penghihrngan perolehan suara.
yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPt i
Ihbupatenf Kota, PPK dan PPLN. ,

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap dugaan adarrya pelanggaran, penyimpangan
dan/atau kesalatran oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU'
I(abupatenf Kota, dan PPK/PPLN dalam melakukan ,
rekapihrlasi penghitungan perolehan suara.
(3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang culmp adarrya
pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesdahan dalam
rekapihrlasi penghihrngan perolehan suara, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu IGbupatenf Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adarrya..
pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. .,'

(a) Anggota .