Page 286 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244

(71 KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan
suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 403

(1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memuttrs
adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau
kesalatran dalam pelaksanaan rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimar&.

(21 Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalatran dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta
Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4O2 ayat (21. '

(3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan-
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan
ayat (21 pada hari pelaksanaan rekapihrlasi penghihrngan
perolehan suara Peserta Pemilu.

(1) Rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara di KPU
Provinsi dihrangkan ke dalam berita acara rekapihrlasi hasil
penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi
hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu dengan
menggunakan format yang diahrr dalam Perattrran KPU. 'r:"

(21 Berita acara rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan .rr"ra,:
dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan'
suara Peserta Pemilu sebogaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Frovinsi dan saksf'
Peserta Pemilu yang hadir. :,,

(3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta,,
Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatanganf ,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2!,, berita acara
rekapittrlasi hasil penghittrngan perolehan suara dan
sertifikat rekapittrlasi hasil penghitungan perolehan suara
Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan
saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia'
menandatanganinya.

(4) Dalam . r,,