Page 290 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN

.

(4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota,
PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran,
penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi
penghittrngan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

BAB xI

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 411

(1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas
perolehan suara Pasangan Calon.
(21 Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik,
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
(3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota,
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu

Pasal 412

(1) Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam
sidang pleno terbuka.
;
(2t Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPR dan
perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh
KPU dalam sidang pleno terbuka.
(3) Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPRD
provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam pleno
terbuka. "ia"ng
(4) Perolehan suara partai politik unhrk calon anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan oleh I(PU I(abupaten Kota, dalam
I
sidang pleno terbuka.

Pasd413...