Page 10 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat
P. 10

Tabel 1.1

                          Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD Negara
                                             Republik Indonesia Tahun 1945


                                                                       Kewenangan Presiden
                       Kewenangan Presiden Republik
                     Indonesia sebagai Kepala Negara                Republik Indonesia sebagai
                                                                       Kepala Pemerintahan


                    a.  Membuat perjanjian                      a.  Memegang kekuasaan
                                                                 a.  Membentuk suatu dewan
                       internasional lainnya dengan                  pertimbangan yang bertugas
                       persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat
                                                                     memberikan nasihat dan
                       2).
                                                                     pertimbangan kepada presiden

                                                                     (Pasal 16).
                    b.  Menyatakan Menyatakan

                       keadaan bahaya (Pasal 12).
                                                                 b.  Mengangkat dan

                                                                     memberhentikan   menteri-
                    c.  Mengangkat duta dan konsul.
                                                                     menteri (Pasal 17 ayat 2).
                       Dalam mengangkat duta,
                       Presiden memperhatikan

                       pertimbangan DPR (Pasal 13                c.  Membahas dan memberi
                       Ayat 1 dan 2).                                persetujuan atas RUU bersama
                                                                     DPR serta mengesahkan RUU

                    d.  Menerima penempatan duta                     (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
                       negara lain dengan
                       memperhatikan pertimbangan                d.  Menetapkan peraturan
                       DPR (Pasal 13 Ayat 3).                        pemerintah    sebagai


                                                                     pengganti undang-undang
                    e.  Memberi grasi, rehabilitasi
                                                                     dalam kegentingan yang
                       dengan memperhatikan
                                                                     memaksa (Pasal 22 ayat 1).
                       pertimbangan Mahkamah

                       Agung (Pasal 14 Ayat 1).
                                                                 e.  Mengajukan RUUAPBN untuk

                                                                     dibahas bersama DPR dengan
                    f.  Memberi amnesti dan abolisi
                                                                     memperhatikan pertimbangan
                       dengan memperhatikan
                       pertimbangan DPR (Pasal 14                    DPD (Pasal 23 ayat 2).

                       ayat 2).
                                                                 f.  Meresmikan keanggotaan BPK
                    g.  Memberi gelar, tanda jasa, dan               yang dipilih DPR dengan
                       lain-lain tanda kehormatan yang               memperhatikan pertimbangan

                       diatur dengan undang-undang                   DPD (Pasal 23F ayat 1).
                       (Pasal 15).

                    h.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15