Page 11 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat
P. 11

Kewenangan Presiden
                      Kewenangan Presiden Republik
                     Indonesia sebagai Kepala Negara                Republik Indonesia sebagai
                                                                       Kepala Pemerintahan


                    g.  Membuat perjanjian                      a.  Memegang kekuasaan
                                                                 f.  Membentuk suatu dewan
                        internasional lainnya dengan
                                                                     pertimbangan yang bertugas
                        persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat
                                                                     memberikan nasihat dan
                        2).
                                                                     pertimbangan kepada presiden

                                                                     (Pasal 16).
                    h.  Menyatakan Menyatakan

                        keadaan bahaya (Pasal 12).
                                                                 g.  Mengangkat dan


                    i.  Mengangkat duta dan konsul.                  memberhentikan   menteri-
                        Dalam mengangkat duta,                       menteri (Pasal 17 ayat 2).
                        Presiden memperhatikan
                        pertimbangan DPR (Pasal 13               h.  Membahas dan memberi

                        Ayat 1 dan 2).                               persetujuan atas RUU bersama
                                                                     DPR serta mengesahkan RUU
                    j.  Menerima penempatan duta                     (Pasal 20 ayat 2 dan 4).

                        negara lain dengan
                        memperhatikan pertimbangan               i.  Menetapkan peraturan
                        DPR (Pasal 13 Ayat 3).                       pemerintah    sebagai
                                                                     pengganti undang-undang

                    k.  Memberi grasi, rehabilitasi
                                                                     dalam kegentingan yang
                        dengan memperhatikan
                                                                     memaksa (Pasal 22 ayat 1).
                        pertimbangan Mahkamah

                        Agung (Pasal 14 Ayat 1).
                                                                 j.  Mengajukan RUUAPBN untuk

                                                                     dibahas bersama DPR dengan
                    l.  Memberi amnesti dan abolisi
                                                                     memperhatikan pertimbangan
                        dengan memperhatikan
                                                                     DPD (Pasal 23 ayat 2).
                        pertimbangan DPR (Pasal 14

                        ayat 2).
                                                                 k.  Meresmikan keanggotaan BPK
                    m. Memberi gelar, tanda jasa, dan                yang dipilih DPR dengan
                        lain-lain tanda kehormatan                   memperhatikan pertimbangan
                        yang diatur dengan undang-                   DPD (Pasal 23F ayat 1).

                        undang (Pasal 15).
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16