Page 9 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat

otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur

sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu
kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal

tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah

pusat.

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara

Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah

Non-Kementerian

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami
bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah

sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial,

kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara
sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang

Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak.

Gambar 1.3 Mentri-mentri Negara Republik Indonesia.
Sumber Gramedia.com