Page 8 - perangkat tesis
P. 8

2.  Keuntungan Penerapan K3LH

                      Keuntungan penerapan  K3LH adalah terciptanya hasil kerja yang optimal karena
                      suasana kerja yang nyaman akan  menghasilkan produksi  yang lebih  bermutu. Jadi,
                      program K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan  kualitas hasil produksi.
                      Perusahaan  yang menerapkan program  K3LH  biasanya mengaplikasikan K3LH di
                      lingkungan perusahaan.

                      Adapun ciri-ciri perusahaan yang menerapka K3LH adalah sebagai berikut:

                      a.  Memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamtan (safety shoes) serta
                          mewajibkan  untuk dipakai oleh  semua pekerja yang terlibat dalam proses
                          produksi, bengkel, dan lapangan.
                      b.  Memasang atribut K3LH.
                      c.  Memisahkan sampah organik dan anorganik.
                      d.  Menerapkan K3LH dalam proses dan sistem kerja.




                   3.  Manfaat K3LH

                      Adapun  manfaat K3LH untuk perusahaan  adalah perusahaan lebih  bermutu dan
                      sistematis untuk berkembang lebih cepat. Untuk pekerja, menjadi lebih aman, sehat
                      dan nyaman.



               B. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang K3LH
                      Peraturan perundang-undangan K3  adalah salah satu alat kerja yang  sangat penting
                  bagi para ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna diterapkan di tempat kerja.
                  Sehingga terjadi keseimbangan antara perusahaan dan para pekerjanya.
                      Berikut adalah kumpulan perundang-undangan K3 Republik Indonesia.
                   1.  Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur K3LH
                       Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja tentang
                       Keselamatan kerja di segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di
                       dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum RI.
                       a.  Peraturan Perundang-undangan K3
                          1)  Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening)
                          2)  Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran,
                              Penyimpanan, Pestisida
                          3)  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan
                              Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
                          4)  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan  Kerja pada
                              Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.






                                                                                                2 | P a g e
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13