Page 9 - perangkat tesis
P. 9

b.  Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja
                          1)  Permenkertrankop RI No. 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes
                              bagi Dokter Perusahaan
                          2)  Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan
                              Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu.
                          3)  Permenakertrans RI No. 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan  Wewenang
                              serta kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
                              Ahli K3.
                          4)  Permennakertrans RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene
                              Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Para  Medis
                              Perusahaan
                          5)  Permenakertrans RI No. 1 Tahun  1980 Tentang Keselamatan Kerja Pada
                              Konstruksi Bangunan.
                          6)  Permenakertrans RI No. 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan
                              Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamtan Kerja

                       c.  Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Tenaga Kerja
                              Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
                          disebutkan bahwa tenga kerja adalah setiap  orang yang  mampu  melakukan
                          pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang
                          atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
                              Tenaga kerja  merupakan  modal utama serta pelaksana dari pembangunan
                          masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting pembangunan masyarakat tersebut
                          adalah kesejahteraan rakyat. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus
                          dijamin haknya, diatur  kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pada
                          Peraturan Menteri No 4 Tahun 1994, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang
                          yang bekerja pada perusahaan yang belum  wajib mengikuti  program jaminan
                          sosial tenaga kerja karena adanya penahapan kepesertaan.
                              Bentuk perlindungan tenaga kerja  yang wajib  dilaksanakan oleh pengusaha
                          ataupun perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan
                          tersebut harus diperhatikan, seperti pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
                          yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang
                          bersifat umum.
                              Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan  jaminan  sebagai upaya
                          penanggulangan  dan pencegahan  gangguan kesehatan yang memerlukan
                          pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
                              Berikut ini syarat-syarat Keselamatan Kerja:
                              1)  Mencegah dan mengurangi kecelakaan
                              2)  Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
                              3)  Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
                              4)  Memberikan kesempatan atau  jalan penyelamatan diri waktu kebakaran
                                 atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
                              5)  Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
                              6)  Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja

                                                                                                3 | P a g e
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14