Page 110 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

Krisis ekonomi pada akhir abad ke-19 menyebabkan pemerintah Hindia memutuskan untuk
memainkan peran aktif dalam memajukan kemakmuran. Pada tahun 1904 didirikan sebuah
departemen baru, yaitu Departement van Landbouw (Departemen Pertanian) (Staatsblad van
Nederlandsch-Indië 1904 no. 380). Departemen itu mengambil alih dari OEN:
‘landbouwonderwijs- en onderricht’ (pendidikan dan pengajaran pertanian); ‘visserij’
(perikanan); ‘Plantentuin’ (Kebun Raya); ‘wetenschappelijk onderzoek’ (penelitian ilmiah);
dan ‘uitgeven van publicaties met betrekking tot de zojuist genoemde taakonderdelen’
(penerbitan publikasi yang berkaitan dengan komponen tugas yang disebutkan tadi).
Pembongkaran lebih lanjut dari Departement van Onderwijs (Departemen Pendidikan) terjadi
pada tahun 1907, dengan berdirinya Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen
Perusahaan Pemerintah) (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1907 no. 406). Departemen itu
memperoleh ‘zoutregie’ (jawatan pengaturan garam), ‘mijnwezen’ (pertambangan), dan
‘landsdrukkerij’ (percetakan negara). Setelah peluasan yang besar dari aparat pemerintahan
pusat itu, atas anjuran Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) dicari jalan
untuk mengimbangi tingginya pengeluaran pemerintah itu. Maka timbullah usulan untuk
menghilangkan sama sekali OEN yang pada saat itu sudah sangat mengecil. Pendidikan akan
bisa dialihkan ke Departement van Binnenlands Bestuur / BB (Departemen Pemerintahan
Dalam Negeri): departemen itu sudah memiliki ‘volksonderwijs’ (pendidikan rakyat).
Departement van Justitie (Departemen Kehakiman) akan bisa mendapat tambahan ‘Eredienst’
(Ibadah) dan Departement van Financiën (Departemen Keuangan) mendapat Afdeling
Nijverheid (Bagian Industri Kerajinan). Para penentang, termasuk direktur BB, memberi
unjuk akan adanya beban yang terlalu berat dari Departemen BB: departemen itu juga baru
saja diperluas dengan ‘Volkskredietwezen’ (Kredit Rakyat) dan ‘Inspectie voor Agrarische
Zaken’ (Inspeksi untuk Urusan Agraria). Dengan lebih banyaknya tugas akan menjadikan
pendidikan semakin terdesak, pendidikan merupakan suatu bagian mendasar dari politik Etis.
Dalam advis kepada gubernur-jenderal (28 Agustus 1906), Raad van Departementsdirecteuren
(Dewan Direksi Departemen) juga menolak usulan itu :

De tijden…, dat met het Onderwijs als met een punt van ondergeschikt belang, een onderwerp van
bijkomende aard kan worden gehandeld, zijn ook hier voorbij. Evenzeer als in Europa vereischt dat
onderwerp – vooral met de behoeften der Europeesche maatschappij hier te lande, echter meer en meer
ook ten opzichte van het Inlandsch onderricht – de onverdeelde belangstelling van hen, aan wie de
40
centrale leiding is toevertrouwd.

(Masa-masa ..., bahwa Pendidikan dianggap sebagai hal yang tidak penting, suatu topik yang cuma
bersifat tambahan saja, sekarang juga sudah berlalu. Sama seperti di Eropa topik itu menuntut –
terutama dengan kebutuhan masyarakat Eropa di negeri ini, namun lebih-lebih lagi dalam kaitannya
dengan pendidikan orang pribumi – perhatian penuh dari mereka yang diberi kepercayaan penuh
memegang pimpinan pusat.)

Dengan begitu, Departement van Onderwijs en Eredienst / O&E (Departemen Pendidikan dan
Ibadah) tetap ada, meskipun dalam bentuk yang (lebih) ramping lagi: Departement van

40 Archief Ministerie van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) setelah tahun 1900, kode akses
2.10.36.04, nomor inventaris 421, arsip verbal 13 Desember 1906-45.
109