Page 108 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

21 Het Departement van Onderwijs, Eredienst (en Nijverheid)

(Departemen Pendidikan, Ibadah (dan Industri Kerajinan))

Berdasarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Kerajaan) tanggal 21September 1866 (Staatsblad
van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara Hindia-Belanda 1866 no. 127) didirikan empat
departemen pemerintahan umum. Salah satunya adalah Departement van Onderwijs,
Eredienst en Nijverheid / OEN (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan).
Minister van Koloniën (Menteri Urusan Tanah Jajahan) I.D. Fransen van de Putte (1863-
1866, 1872-1874) ingin memajukan pendidikan di Hindia secara sistematis. Dia meramalkan
adanya peningkatan kebutuhan tenaga terlatih, baik dalam dunia usaha maupun dalam
pemerintahan kolonial. Jika ada lebih banyak sekolahan didirikan di Hindia-Belanda, maka
tanah jajahan ini akan kurang tergantung pada tenaga kerja terdidik dari Belanda yang mahal.
Lagipula, perkembangan pendidikan akan memiliki dampak positif pada kesejahteraan.
Hindia dan Belanda akan dapat menikmati keuntungan dari kesejahteraan itu.

Pembentukan departemen itu mengakhiri situasi yang tidak jelas yang terjadi dalam bidang
pendidikan pada dekade-dekade sebelumnya. Campur tangan dalam hal pendidikan di Jawa
dan Madura pada awalnya menjadi urusan dari para kepala pemerintahan daerah (Staatsblad
van Nederlandsch-Indië 1859 no. 102), yang tentang hal ini bisa langsung menghubungi
39
gubernur-jenderal. Di tingkat pusat seorang Hoofdcommissie van Onderwijs (Kepala
Komisi Pendidikan) menjalankan tugasnya di bawah pimpinan seorang anggota Raad van
Indië (Dewan Hindia), sementara pada tahun 1864 diangkat seorang inspektur pendidikan
pribumi.

Gagasan bahwa ada hubungan langsung antara perkembangan dalam bidang intelektual /
ilmiah-budaya dan sosial-ekonomi tersebar luas di abad ke-19. Kaitan hubungan itu
mendapatkan wujudnya di Departemen Pendidikan yang baru dan menyebabkan timbulnya
beragam deskripsi tugas.

Terjadi perkembangan sistem pendidikan yang bilingual dan dualistis. Pendidikan yang
berbahasa Belanda pada dasarnya diperuntukkan bagi orang Eropa dan kalangan atas
masyarakat pribumi: pendidikan ini diberikan di Europese Lagere Scholen (Sekolah Dasar
Eropa), Hollands-Inlandse Scholen (Sekolah Belanda-Pribumi), dan Hollands-Chinese
Scholen (Sekolah Belanda-Cina). Di samping itu ada pendidikan berbahasa pribumi untuk
kaum menengah dan sejumlah besar masyarakat lainnya: untuk kategori pertama ada yang
disebut standaardscholen (sekolah standar) dan untuk kategori kedua ada desascholen
(sekolah desa). Perkembangan ekonomi yang menguntungkan setelah tahun 1900
menyebabkan adanya peningkatan permintaan pendidikan berbahasa Belanda dari kalangan
menengah. Diskrepansi antara penawaran dan permintaan menjadi unsur penting kritik
Indonesia terhadap hubungan kolonial. Selain pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan

39
Lihat Bab 1 dalam buku panduan ini.
107