Page 170 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

33 Het Departement van Financiën (Departemen Keuangan)

Pembentukan departemen ini didasarkan pada Koninklijk Besluit (Keputusan Raja) tanggal
21 September 1866 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran Negara 1866 no. 127),
beberapa bulan sebelum Indische Comptabiliteitswet (Undang-Undang Perbendaharaan
Hindia) mulai diberlakukan (1867). Undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan untuk
penataan anggaran Hindia, yang menjadikan adanya penitikberatan atas posisi Hindia-
Belanda sebagai unit pemerintahan yang tersendiri dalam kerajaan.

Departemen Keuangan bertanggung jawab atas dana dan pengeluaran. Dana terdiri dari hasil
pajak langsung (antara lain pajak tanah) dan pajak tidak langsung (terutama bea masuk dan
keluar, dan cukai); penjualan produk pemerintah seperti kopi dan Bankatin; hal-hal yang
43
disewakan (opium); dan hasil dari penjualan umum. Yang juga termasuk paket tugas
departemen itu adalah melakukan pengawasan terhadap Landschapskassen (Kantor
perbendaharaan negeri) dan Vendukantoren (Kantor Lelang); menyusun laporan perdagangan
dan pelayaran (mulai tahun 1910 hanya perdagangan saja); menyusun rekening (umum)
pendapatan dan pengeluaran, dan anggaran umum Hindia-Belanda. Anggaran itu ditentukan
oleh wetgevende macht (kekuasaan legislatif) di Belanda.

Yang juga penting adalah keterlibatan departemen itu dalam ‘munt- en bankwezen’ (sistem
mata uang dan perbankan). Antara Belanda dan Hindia ada ‘muntunie’ (kesatuan mata uang).
Sesuai musyawarah dengan Javasche Bank (Bank Jawa), direktur Departemen Keuangan
harus menjaga paritas dan stabilitas dari nilai tukar uang.

Awal Ethische Politiek (Politik Etis) bertepatan dengan periode kemajuan ekonomi. Kegiatan
ekonomi yang berkembang mempunyai dampak menguntungkan pada penerimaan pajak.
Pada tahun 1900 kerja pengabdian di Jawa dan Madura digantikan dengan upeti perorangan.
Geldhuishouding (pengaturan keuangan) meluas di kepulauan Hindia. Untuk mendorong
perindustrian Indonesia didirikan pegadaian-pegadaian pemerintah di beberapa tempat. Di
tempat itu barang bisa digadaikan untuk uang kontan. Rumah-rumah gadai tersebut berada di
bawah Departemen Keuangan. Pemerintah Hindia berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan dengan cara mendukung pelaksanaan pekerjaan yang rendabel. Untuk hal
seperti itu uang bisa dipinjamkan. Dengan memperhitungkan masalah itu, anggaran tahun
1907 dibagi menjadi ‘pengeluaran biasa’ dan ‘pengeluaran luar biasa’. Ketika Hindia
berstatus badan hukum pada tahun 1912, tanah jajahan bisa melakukan peminjaman secara
mandiri. Pengelolaan vaste schulden (hutang jangka panjang) en vlottende schulden (hutang
jangka pendek) ada di bawah Departemen Keuangan.

Krisis ekonomi tahun1920 menunjukkan betapa rentannya Hindia terhadap gelombang
konjungtur. Pengeluaran yang meningkat tajam setelah Perang Dunia Pertama, antara lain

43
Lihat juga Bab 42 dalam buku panduan ini.
169