Page 200 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

38 Suikerpolitiek (Politik Gula)

Berdasarkan Gouvernementsbesluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 24 Desember 1906
(Bijblad / Lembaran Tambahan no. 6584) diangkat suatu komisi yang harus memberi advis
kepada pemerintah, para kepala departemen, dan para kepala pemerintah daerah tentang hal-
hal menyangkut industri gula di Jawa. Para pejabat kepala harus melampirkan advis-advis dari
komisi itu pada usulan mereka. Politik Etis, yang secara resmi dimulai dengan Pidato Raja
pada tahun 1901, terarah ke penstimulasian kemakmuran pada masyarakat Indonesia. Dalam
kaitan ini, industri gula adalah penting: maka Presiden dari Javasche Bank, N.P. van den
Berg, menyatakan bahwa gula adalah sakaguru dari Jawa. Cabang perusahaan itu
terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan Algemeen Syndicaat (A.S.) van
Suikerfabrikanten (Sindikat Umum Pengusaha Pabrik Gula) dibebani dengan pekerjaan
komisi. Sindikat itu, yang didirikan pada tahun 1894, mengurus segala kepentingan dari para
anggotanya dalam arti yang sangat luas. Dengan begitu, organisasi itu ikut memegang peran
penting dalam berdirinya Inspectie voor Agrarische Zaken (Inspeksi untuk Urusan Agraria)
49
pada tahun 1903. Inspeksi itu harus menjaga agar penerapan Grondhuur- en
Fabriekenordonnanties (Ordonansi-ordonansi Penyewaan Tanah dan Pabrik) dijalankan
dengan tegas dan tak berpihak. Masyarakat Indonesia masih bersifat feodal: hubungan-
hubungan hukum adat mendominasi. Para pegawai pemerintah cenderung membela
kepentingan masyarakat daripada kepentingan para pengusaha. Secara intern, A.S. berupaya
meluaskan pengetahuan dan memperbaiki mutu. Untuk itu diadakan pertemuan-pertemuan
dan sayembara. A.S. membina hubungan dekat dengan Proefstation voor de Java
Suikerindustrie (Balai Penelitian untuk Industri Gula Jawa), yang didirikan dan dibiayai oleh
para pengusaha pabrik gula. Balai itu meneliti antara lain pelbagai jenis tebu, melakukan
percobaan pemupukan dan pengukuran hujan, dan memberikan data gilingan. Hasil penelitian
dan pembuatan peraturan yang relevan diterbitkan dalam Archief voor de Suikerindustrie
(Arsip untuk Industri Gula), majalah sindikat yang resmi. Di Belanda sindikat itu diwakili
oleh suatu komisi.

Pada akhir Perang Dunia Pertama (1914-1918), produk ekspor menumpuk. Peperangan dan
dampaknya terhadap kurangnya ruang di kapal menghambat pengangkutan. Juga impor beras
yang sangat diperlukan hampir saja berhenti. Terjadi ancaman lumpuhnya kehidupan ekonomi
dan bahaya kelaparan. Pada tahun 1917, 60% dari pengusaha pabrik bersatu dalam Java
Suiker Vereeniging (Perhimpunan Gula Jawa), yang dibebani dengan tugas penjualan
persediaan yang tak terjual. Pemerintah menganggap jalan keluar ini tidak cukup. Lagipula
pemerintah Hindia memiliki pemikiran untuk meningkatkan produksi beras melalui
pengecilan paksa dari areal gula. Pada saat pertemuan yang diadakan oleh Gubernur-Jenderal
J.P. van Limburg Stirum (1916-1921) bagi sejumlah produsen gula, para bankir, dan
pedagang, diambil keputusan mendirikan perserikatan dari semua pengusaha pabrik gula,
yang bersama para pengekspor akan menjalankan perdagangan. Suatu komisi yang harus
mematangkan satu dan yang lainnya. Penanganan ini gagal. Di tahun-tahun sebelumnya

49
Lihat Bab 4 dalam buku panduan ini.
199