Page 237 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

42 Departement van Gouvernementsbedrijven (Departemen

Perusahaan Pemerintah)

Departement van Gouvernementsbedrijven / GB ini didirikan berdasarkan Koninklijk Besluit
(Keputusan Kerajaan) tanggal 27 Juli 1907 (Staatsblad van Nederlandsch-Indië / Lembaran
Negara Hindia-Belanda 1907 no. 406). Pemerintah ingin menempatkan perusahaan-
perusahaan pemerintah di bawah satu atap. Selama ini perusahaan-perusahaan itu tersebar di
bawah beberapa departemen pemerintahan umum, terutama Departement van Onderwijs,
Eredienst en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan),
Departement van Financiën (Departemen Keuangan), dan Departement van Burgerlijke
Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Metode pekerjaan yang menua dan
pengetahuan yang kurang, menghambat pelaksanaan usaha yang efisien. Tersebarnya
perusahaan itu menjadikan tidak adanya kejelasan: para pegawai pemerintah berurusan
dengan berbagai loket dan panduan yang berbeda-beda. Di bawah pengaruh Politik Etis,
tumbuh kebutuhan akan pemusatan, modernisasi, dan penyeragaman kebijakan. Sebagai hasil
kelanjutan hal itu, (kualitas) produksi akan meningkat, posisi pasar menjadi kuat, pendapatan
meninggi. Hal yang terakhir adalah penting mengingat peluasan dan intensitas campur tangan
pemerintah.

Departemen yang baru, menerima dari Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid
(Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan): ‘mijnwezen’ (pertambangan),
‘zoutregie’ (jawatan pengaturan garam), dan ‘landsdrukkerij’ (percetakan negara). Termasuk
pertambangan adalah pelaksanaan penelitian tanah, penanganan permohonan konsesi swasta,
pengawasan penggalian bahan tambang, dan pengelolaan serta eksploitasi beberapa tambang
batubara (Ombilin dan Bukit Asem di Sumatra; Pulau Laut di selatan Borneo), tambang timah
di Bangka, dan kemudian juga tambang emas dan perak di Bengkulu (Sumatra). Jawatan
garam adalah monopoli pemerintah. Garam adalah bahan bumbu penting dalam rumah tangga
Indonesia: untuk pembuatannya diperlukan izin. Garam yang dihasilkan sebagiannya diolah
menjadi briket, yang dijual dengan harga tetap. Direktur pertama Departement van
Gouvernementsbedrijven / GB (Departemen Perusahaan Pemerintah), H.J.E. Wenckebach,
menyebut jawatan garam sebagai suatu perusahaan fiskal saja, hanya dimaksudkan untuk
mengisi uang kas negara. Percetakan negara mengurus terbitan-terbitan dari berbagai
publikasi pemerintah, di antaranya Javasche Courant, almanak pemerintah, lembaran-
lembaran negara dan lembaran tambahan.

‘Brieven- en paardenposterij’ (Dinas pos persuratan berkuda), ‘telegrafie’ (telegrafi),
‘telefonie’ (telefoni), dan ‘postspaarbank’ (bank tabungan pos) diambil alih dari Departement
van Burgerlijke Openbare Werken / BOW (Departemen Pekerjaan Umum Sipil). Pada tahun
1909 ‘afdeling spoorwegaangelegenheden’ (bagian urusan kereta api), dengan pengecualian
Dienst voor het Stoomwezen (Dinas Tenaga Uap), dan ‘bedrijf der staatsspoorwegen’
(perusahaan jawatan kereta api) dialihkan. Departement van Financiën (Departemen
Keuangan) melepas ‘opiumfabriek’ (pabrik opium). Pabrik itu adalah bagian dari

236