Page 8 - PENJAJAHAN BELANDA DI INDONESIA MAKALAH UJIAN AKHIR SEMESTER MATAKULIAH:APLIKASI KOMPUTER NAMA : ALOYSIUS NONG ADE NIM :2019.III.1.0007
P. 8

usulan-usulan tersebut, dan pada bulan Januari 1830 Van den Bosch tiba di Jawa sebagai
               Gubernur Jenderal yang baru (Zulkarnain, 2010:3). Kebijakan cultuur stelsel ini berdasarkan
               pada asumsi bahwa desa di Jawa berutang kepada pemerintah. Utang itu diukur senilai 40% dari
               hasil panen desa yang bersangkutan. Tanaman itu antara lain nila, kopi, tembakau, teh, tebu dan
               kakao (Sudirman, 2014:267). Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus
               melaksanakan sistem tanam paksa dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengisi kas
               pemerintahan Belanda yang kosong,

               Gubernur Jendral Van den Bosch membuat peraturan yang mewajibkan rakyat untuk
               menyerahkan landrento (Wahyudin, 2015). Sebenarnya pada masa tersebut sebutan tanam paksa
               tidak dikenal oleh masyarakat pribumi, hal ini dikarenakan pada awal mulanya pemerintahan
               Belanda menyebut sistem yang diterapkan di wilayah Indonesia dengan sebutan Cultuurstelsel
               atau bisa juga disebut dengan sistem kultivasi dan baru pada tahun-tahun berikutnya sejarawan
               Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa. Sebutan ini diberikan karena bentuk
               kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda terhadap masyarakat pribumi atas dasar
               paksaan.

               Pada tahun 1854, dikeuarkan Regerings Regelment (RR). Salah satu pasalnya menyebutkan
               bahwa Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah dengan ketentuan yang akan ditetapkan
               ordonansi. Kelompok liberal yang berperan sebagai pengusaha dan pemilik modal berada di
               belakang keluarnya undang-undang tersebut. Tujuannya agar pemerintah memberikan
               pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom).
               Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya penjualan tanah dan penyewaannya karena tanah
               adat dan kas desa tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan. Selain tujuan tersebut, pemerintah
               memberikan kesempatan kepada pengusaha swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang
               dan murah (Sudirman, 2014:267).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13