Page 8 - Makalah Penjajahan Belanda Di indinesia
P. 8

4.   Karesidenan Bogor
                       5.  Karesidenan Cirebon

                       6.  Karesidenan Jakarta
                       7.   Karesidenan Karawang

                       8.  Karesidenan Kediri
                       9.  Karesidenan Kedu
                       10. Karesidenan Madiun

                       11.  Karesidenan Madura
                       12.  Karesidenan Pati

                       13. Karesidenan Priangan
                       14. Karesidenan Rembang

                       15.  Karesidenan Semarang
                       16. Karesidenan Surakarta


                       Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah

                       sistem kolonial Pemerintah Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang
                       pada tiga prinsip yakni:


                       1.  Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas

                          oleh rakyat.
                       2.  Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati

                          dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.
                       3.  Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap
                          dianggap sebagai penyewa.



                          Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia memperkenalkan sistem
                          pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Kebijakan di bidang

                          ekonomi Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan
                          perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan
                          keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles

                          yakni :


                       1.  Melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian

                          meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
                       2.  Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.
                       3.  Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13