Page 441 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 18 -

12. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi

produk kelautan dan perikanan;
13. melakukan pendampingan layanan investasi dan

fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
14. melakukan pengembangan model usaha;

15. melakukan verifikasi data hasil pengujian

dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16. melakukan kajian dokumen sistem manajemen

mutu;

17. melakukan kajian sistem manajemen mutu;
18. menyusun skema uji banding/uji profisiensi;

19. melakukan penyusunan skema proses

pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20. menyusun kajian hasil jajak pendapat;

21. melakukan evaluasi penerapan Standar Nasional
Indonesia;

22. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan

Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan (monitoring produk/sarana/

pengambilan sampel);

23. menyusun rekomendasi hasil pembinaaan dalam
rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan

dan Perikanan; dan
24. menyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan

mutu hasil dan keamanan kelautan dan

perikanan.
(2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
(3) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan

unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.