Page 468 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 45 -

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat
mengembangkan kompetensinya melalui program

pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) antara lain:

a. mempertahankan keahlian sebagai Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (maintain rating);

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 38

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dihitung

berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator

antara lain:
a. jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan;

b. luas wilayah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil

Kelautan dan Perikanan; dan
c. frekuensi pelaksanaan Pembinaan Mutu dan

Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diatur lebih

lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina