Page 469 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 46 -

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39
(1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang
diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat

diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir
apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah dengan Angka Kredit dari

pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan

Perikanan.