Page 472 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 49 -

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 42
(1) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

(2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib
menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode

perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.