Page 684 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 27 -

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai

dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka
Kredit, setiap Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar

rekapitulasi bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten

Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil

Perikanan diajukan oleh:

1. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian
pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan

keamanan hasil perikanan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi