Page 687 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 687

- 30 -



                                         dapat diangkat dari  PNS  lain yang memiliki kompetensi

                                         untuk  menilai  kinerja  Asisten  Inspektur  Mutu  Hasil
                                         Perikanan.

                                   (9)  Pembentukan  dan  susunan  Anggota  Tim  Penilai  Unit

                                         Kerja  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama

                                         di  bidang  Kesekretariatan  pada  unit  Jabatan  Pimpinan

                                         Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan
                                         Keamanan Hasil Perikanan.



                                                                   Pasal 33
                                   Tata  kerja  Tim  Penilai  dan  tata  cara  penilaian  Angka  Kredit

                                   Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

                                   ditetapkan  oleh  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  selaku
                                   Pimpinan  Instansi  Pembina  Jabatan  Fungsional  Asisten

                                   Inspektur Mutu Hasil Perikanan.


                                                                   BAB XII

                                           KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN


                                                               Bagian Kesatu

                                                             Kenaikan Pangkat


                                                                   Pasal 34

                                   (1)  Persyaratan  dan  mekanisme  kenaikan  pangkat  Jabatan
                                         Fungsional  Asisten  Inspektur  Mutu  Hasil  Perikanan

                                         dilakukan       sesuai     dengan       ketentuan       peraturan

                                         perundang-undangan.
                                   (2)  Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         dilakukan       dengan       memperhatikan           ketersediaan

                                         kebutuhan jabatan.
   682   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692