Page 689 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 32 -

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) antara lain:

a. mempertahankan keterampilan sebagai Asisten
Inspektur Mutu Hasil Perikanan (maintain rating};

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten

Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 37

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung
berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator

meliputi:
a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan;

b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan; dan

c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur lebih
lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku

Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.