Page 725 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 6 -

disusun oleh APHP baik perorangan atau kelompok di
bidang analisis pasar hasil perikanan.

24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2
(1) APHP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional

di bidang analisis pasar hasil perikanan pada Instansi

Pemerintah.
(2) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat

pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau

pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APHP.

(3) Kedudukan APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis

beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Jabatan Fungsional APHP merupakan jabatan karier PNS.