Page 726 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 726

- 7 -




                                                                Bagian Kedua
                                                       Klasifikasi/Rumpun Jabatan


                                                                    Pasal 4

                                   Jabatan         Fungsional          APHP         termasuk         dalam

                                   klasifikasi/rumpun ilmu hayat.


                                                                    BAB III

                                         KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL


                                                                    Pasal 5

                                   (1)  Jabatan Fungsional APHP merupakan jabatan fungsional
                                         Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.

                                   (2)  Jenjang Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dari  jenjang
                                         terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

                                         a.  APHP Terampil;

                                         b.  APHP Mahir; dan
                                         c.  APHP Penyelia.

                                   (3)  Jenjang  Jabatan  Fungsional  APHP  Kategori  Keahlian

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dari  jenjang
                                         terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

                                         a.  APHP Ahli Pertama;
                                         b.  APHP Ahli Muda;

                                         c.  APHP Ahli Madya; dan

                                         d.  APHP Ahli Utama.
                                   (4)  Jenjang pangkat Jabatan Fungsional APHP sebagaimana

                                         dimaksud  pada  ayat  (2),  ditetapkan  sesuai  dengan

                                         ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tercantum
                                         dalam  Lampiran  IV  sampai  dengan  Lampiran  VIII  yang

                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
                                         Menteri ini.
   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731