Page 741 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 22 -

7. melakukan analisis integrasi pasar dan/atau
dinamika perilaku pasar sebagai bahan

kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/
nasional/ internasional) secara analitik;

8. melakukan analisis peluang dan/atau

perkembangan pangsa pasar sebagai bahan
kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/

nasional/internasional) secara analitik;

9. melakukan analisis keunggulan komparatif dan
kompetitif produk kelautan dan perikanan

sebagai bahan kebijakan (lingkup

kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasiona
l) secara analitik;

10. melakukan analisis strategi promosi dan/atau

pemasaran sebagai bahan kebijakan (lingkup
kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasiona

l) secara analitik;

11. melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi
dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan

kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/

nasional/internasional) secara analitik;
12. melakukan analisis pemasaran produk kelautan

dan perikanan bertanda Standar Nasional
Indonesia (SNI) sebagai bahan kebijakan

(lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/

internasional) secara analitik;
13. melakukan analisis efisiensi dan biaya logistik

(pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan

distribusi ikan) sebagai bahan kebijakan
(lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/

internasional) secara analitik;
14. melakukan analisis margin hasil kelautan dan

perikanan sebagai bahan kebijakan (lingkup

kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasiona
l) secara analitik;

15. memberikan rekomendasi dan bertanggung

jawab atas analisis kelayakan usaha kelautan