Page 742 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 742

- 23 -




                                                   dan  perikanan  dalam  rangka  peluang  investasi
                                                   sektor  kelautan  dan  perikanan  secara  analitik

                                                   sebagai ketua;
                                             16.  memberikan  rekomendasi  dan  bertanggung

                                                   jawab atas analisis model bisnis usaha kelautan

                                                   dan  perikanan  dalam  rangka  peluang  investasi
                                                   sektor  kelautan  dan  perikanan  secara  analitik

                                                   sebagai ketua;

                                             17.  melakukan  penyajian  hasil  analisis  data  dan
                                                   informasi  pasar  hasil  kelautan  dan  perikanan

                                                   kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua;

                                             18.  melakukan  penyusunan  laporan  tahunan  hasil
                                                   analisis data dan informasi pasar hasil kelautan

                                                   dan perikanan sebagai ketua; dan

                                             19.  melakukan        evaluasi     pelaksanaan        kegiatan
                                                   analisis     pasar      hasil     perikanan        tahun

                                                   sebelumnya sebagai ketua.

                                   (3)  APHP       Kategori     Keterampilan       yang     melaksanakan
                                         kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

                                         nilai  angka  kredit  tercantum  dalam  Lampiran  I  yang

                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
                                         Menteri ini.

                                   (4)  APHP  Kategori  Keahlian  yang  melaksanakan  kegiatan
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diberikan  nilai

                                         angka  kredit  tercantum  dalam  Lampiran  II  yang

                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
                                         Menteri ini.

                                   (5)  Rincian  kegiatan  uraian  kegiatan  untuk  setiap  jenjang

                                         Jabatan  Fungsional  APHP  sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.
   737   738   739   740   741   742   743   744   745   746   747