Page 773 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 773
- 54 -
(4) Selain memenuhi syarat kinerja, APHP yang akan
dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil
Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang
ditentukan oleh Instansi Pembina.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau
persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur oleh instansi pembina.
Pasal 39
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), APHP dapat
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
APHP;
b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
APHP;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di
bidang APHP;
d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang
APHP;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
APHP; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang APHP.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi APHP yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia,
Ahli Madya, dan Ahli Utama, APHP wajib melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional
APHP, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang
disyaratkan sebagai berikut:
