Page 775 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 775

- 56 -




                                                                Bagian Ketiga
                                              Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang


                                                                   Pasal 41

                                   Persyaratan  dan  mekanisme  kenaikan  pangkat  dan  jenjang

                                   jabatan  bagi  APHP  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan
                                   peraturan perundang-undangan.



                                                                   Pasal 42
                                   APHP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang

                                   disyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat  setingkat  lebih  tinggi,

                                   kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
                                   kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.



                                                                   Pasal 43
                                   Dalam  hal  target  Angka  Kredit  yang  disyaratkan  untuk

                                   kenaikan  pangkat/jabatan  setingkat  lebih  tinggi  tidak

                                   tercapai, APHP tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.


                                                                    BAB X

                                      KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL APHP


                                                                   Pasal 44
                                   (1)  Penetapan  kebutuhan  PNS  dalam  Jabatan  Fungsional

                                         APHP dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan

                                         dari indikator:
                                         a.  jumlah sentra produksi;

                                         b.  jumlah unit pengolahan ikan; dan

                                         c.  cakupan  wilayah  pemasaran  hasil  kelautan  dan
                                             perikanan.

                                   (2)  Pedoman  perhitungan  kebutuhan  Jabatan  Fungsional
                                         APHP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  oleh

                                         Instansi  Pembina  setelah  mendapat  persetujuan  dari

                                         Menteri.
   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780