Page 25 - MODUL MAHARANI (Reformasi)

j. Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang:
mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN.
k. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang:
mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian
Tugas dan Wewenang Khusus kepada
Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka
Penyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional
sebagai Pengamalan Pancasila.
l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang:
mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai
DasarNegara.

8) Pemilihan Umum 1999

Faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi di Indonesia
yaitu dilaksanakan suatu pemilihan urnum supaya dapat keluar dari krisis diperlukan
pemimpin yang dipercaya rakyat.

Asas pemilihan urnum tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1) Langsung Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak
nuraninya tanpa perantara.
2) Umum, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan
minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.
3) Bebas, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari
siapapun/pihak manapun.
4) Rahasia, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan
cara apapun
5) Jujur, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu
(penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang
terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan yang
berlaku.
6) Adil, bahwa pcmililih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang
sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan
tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan
pemilihan umum. Maka dicabutlah lima paket
undang-undang tentang politik yaitu
UU tentang (1) Pemilu, (2) Susunan,
kedudukan, tugas, dan wewenang DPR/MPR,
(3) Parpol dan Golongan Karya, (4)
Referendum, (5) Organisasi Masa. Sebagai
gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-
undang politik baru yang diratifikasi
pada tanggal 1 Pebruari 1999 oleh Presiden B.J. Habibie yaitu: (1) UU Partai Politik,
(2) UU Pemilihan Umum, dan (3) UU Susunan serta Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Adanya undang-undang politik tersebut menggairahkan kehidupan politik di Indonesia,
sehingga muncul partai-partai politik yangjumlahnya cukup banyak, tidak kurang dari 112
partai politik yang lahir dan mendaftar ke Departemen Kehakinam namun setelah diseleksi
hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu.

Pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil
pemerintah dan parpol peserta pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari

E Modul Sejarah Indonesia 17