Page 14 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Tata Cara Pembebasan Tanah. Setelah itu, peraturan silih
berganti; dari Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan pada
tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, terbit PP Nomor 19 Tahun 2021 dan
Permen ATR/Ka. BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang merupakan
perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Bagi Pemerintah, pengadaan tanah dianggap berhasil jika
dapat diselesaikan tepat waktu dan minim gejolak. Bagi pihak
yang menyerahkan hak atas tanahnya, kata kuncinya adalah
“keadilan” yakni berapa besar “nilai” yang diberikan terhadap
hak atas tanah yang dilepaskannya untuk kepentingan umum
itu. Untuk penilaian terhadap kerugian fisik, Undang-Undang
sudah mengaturnya. Dengan demikian, kebijakan terkait
pengadaan tanah telah memenuhi kriteria keadilan prosedural.
Pengadaan tanah dianggap selesai dengan telah diterimanya
ganti kerugian oleh pihak terdampak.

Buku yang ditulis oleh Sdri. Westi Utami dan Sdr. Sarjita
ini mencoba mendeskripsikan tentang peraturan perundang-
undangan terkait pengadaan tanah, praktik pengadaan tanah
di Cina, India dan Malaysia, serta bagaimana India dan Cina
menerapkan ketentuan tentang pemukiman kembali dan
penanganan dampak sosial dalam proses pengadaan tanahnya.
Sekelumit pengalaman pemukiman kembali masyarakat yang
terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta
(YIA) juga diangkat dalam buku ini. Dalam ranah internasional,
masalah pemulihan pendapatan (livelihood/income restoration)

Kata Pengantar xiii