Page 15 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 15
dan pemukiman kembali (resettlement) telah diterbitkan
standarnya sejak tahun 90an dan selalu diperbaharui. Perihal
pemulihan pendapatan dan pemukiman kembali pernah
dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perolehan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan (BPN RI, 2004).
Buku ini dan literatur terdahulu dapat dijadikan bahan untuk
menyusun penyempurnaan kebijakan tentang pengadaan
tanah. Masalah ganti kerugian khusus untuk tanah ulayat
perlu dijabarkan sebagai bukti penghormatan negara terhadap
keberadaan masyarakat hukum adat. Ganti kerugian non
fisik perlu diimplementasikan dalam upaya mempertahankan
taraf hidup masyarakat terdampak. Ketika terjadi “involuntary
resettlement”, pemukiman kembali dan pemulihan pendapatan
perlu dirancang, diimplementasikan dengan taat asas,
dan dilakukan monitoring serta evaluasi untuk menjamin
kesejahteraan masyarakat terdampak.
Jika hal-hal tersebut kelak diatur dalam pengaturan tentang
pengadaan tanah, maka peraturan yang saat ini masih berciri
keadilan prosedural, dapat meningkat menjadi peraturan yang
mengimplementasikan keadilan moral.
Selamat membaca.
Yogyakarta, 6 November 2021
Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA.
xiv Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa
