Page 13 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA.
(Guru Besar Fakutas Hukum Universitas Gadjah Mada)

embangunan fisik untuk berbagai kegiatan bagi
Pkepentingan umum memerlukan ketersediaan tanah, yang
pada umumnya telah dipunyai oleh seseorang, badan hukum,
dan dalam beberapa kasus juga memerlukan tanah yang
dipunyai oleh suatu masyarakat hukum adat (MHA).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sudah mengantisipasi hal
tersebut dan mengaturnya dalam Pasal 18 yang ditindaklanjuti
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda
yang Ada di Atasnya. Dalam sejarahnya, pencabutan hak
atas tanah pernah ditempuh satu kali di Jakarta pada masa
Gubernur Ali Sadikin. Sesuai dengan tujuannya, pencabutan
hak atas tanah hanya dipakai dalam keadaan “memaksa”, jika
semua upaya mencapai musyawarah menemui jalan buntu.

Rejim Orde Baru mengawali penerbitan peraturan tentang
pengadaan tanah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

xii Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa