Page 303 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pada bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang terdampak dan bagaimana keberlanjutan kehidupan
masyarakat dapat terwujud. Pemukiman kembali di Kulon
Progo ini merupakan salah satu wujud kebijakan mitigasi agar
pasca pengadaan tanah masyarakat tidak menerima dampak
buruk atau bahkan mengalami kemiskinan. Studi kelayakan
terhadap kondisi sosial ekonomi, status dan luas pemilikan/
penguasaan tanah yang dilakukan melalui sensus secara detail
dan lengkap mampu merekam kondisi masyarakat sehingga
dapat dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan mitigasi
dan penganggaran terkait permukiman kembali secara tepat.
Keterlibatan pemerintah dan stakeholder dalam pemukiman
kembali di Kulon Progo ini mampu memberikan solusi bagi
masyarakat, sehingga pasca pengadaan tanah mereka tidak
mengalami kesulitan dalam memperoleh permukiman.
Penyediaan tanah desa dengan skema jual beli bagi masyarakat
mampu dan izin magersari melalui serat kekancingan terhadap
tanah Pakualaman bagi masyarakat kelompok rentan untuk
lokasi permukiman memberikan kemudahan di dalam proses
pemenuhan kebutuhan permukiman masyarakat dengan
kondisi sosial ekonomi yang beragam. Kebijakan yang
diterapkan secara lokal ini tentunya perlu diangkat menjadi
kebijakan nasional sehingga regulasi terhadap permukiman
kembali dan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat
dapat dirumuskan secara detail sehingga pasca pengadaan
tanah masyarakat mendapatkan nilai lebih dan memperoleh
kehidupan yang lebih baik.

274 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa