Page 155 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 141 -

(4) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan berupa
perubahan anggaran belanja dalam rangka lanjutan
pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
sebelumnya untuk kontrak tahun jamak, batas akhir
penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh Direktorat
Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Maret
tahun anggaran berkenaan.
(5) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran terkait
penggunaan RO Cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 oleh Direktorat Jenderal Anggaran
paling lambat tanggal 7 April tahun anggaran
berkenaan.
(6) Batas akhir penerimaan usulan pengembalian
anggaran ke sub BA BUN Belanja Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 166 oleh Direktorat Jenderal
Anggaran paling lambat tanggal 30 September tahun
anggaran berkenaan.
(7) Batas akhir penerimaan usulan pergeseran anggaran
dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L (SP SABA)
dalam rangka pemberian penghargaan kepada
Kementerian/Lembaga oleh Direktorat Jenderal
Anggaran paling lambat tanggal 31 Oktober tahun
anggaran berkenaan.
(8) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan berupa:
a. pergeseran anggaran dari BA K/L ke sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170; dan
b. pengesahan atas penyediaan alokasi belanja dalam
rangka kegiatan rehabilitasi mangrove yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan
Hidup dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5) huruf e,
batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh
Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 30
November tahun anggaran berkenaan.
(9) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan berupa:
a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai,
termasuk gaji untuk pegawai non-Aparatur Sipil
Negara;
b. berkaitan dengan kegiatan yang dananya
bersumber dari PNBP termasuk penggunaan dana
penerimaan klaim asuransi dalam rangka asuransi
barang milik negara, PLN, Hibah, dan/atau PDN;
c. Revisi Anggaran terkait pinjaman/hibah baru,
penyesuaian kurs penarikan pinjaman/hibah, dan
RMP PLN;
d. berkaitan dengan kegiatan Kementerian/Lembaga
yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang
kabinet yang ditetapkan setelah terbitnya Undang-
Undang tentang perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan;
e. kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/
dokumen yang harus mendapat persetujuan dari
unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti