Page 156 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 142 -

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil audit
internal Pemerintah oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dan/atau revisi
administrasi pembukaan blokir;
f. pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi
pendanaan antar-tahun anggaran untuk
percepatan kegiatan/proyek SBSN, pergeseran
anggaran belanja dalam rangka pemanfaatan Sisa
Anggaran Kontraktual pada satu kegiatan/proyek
SBSN dan/atau antar-kegiatan/proyek SBSN
dalam satu unit eselon I; dan/atau
g. revisi Rumusan Informasi Kinerja berupa
perubahan referensi RKA-K/L dan/atau DIPA
Kementerian/Lembaga, termasuk untuk
keperluan pengendalian dan pemantauan serta
evaluasi kinerja anggaran,
batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh
Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 15
Desember tahun anggaran berkenaan.
(10) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan berupa:
a. untuk pelaksanaan kegiatan yang memerlukan
persetujuan Menteri Keuangan;
b. mensyaratkan adanya peraturan perundangan-
undangan di atas Peraturan Menteri ini untuk
pencairan anggaran;
c. usulan penerbitan SPP BA BUN/SP SABA;
d. pergeseran anggaran untuk penanggulangan
bencana;
e. pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 ayat (5) kecuali pengesahan belanja modal
atas pengadaan tanah dalam rangka proyek
strategis nasional yang dilakukan oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara dan revisi administrasi
pembukaan blokir karena dokumen sebagai dasar
pengalokasian anggaran telah dilengkapi;
dan/atau
f. DIPA BUN untuk selain keperluan Lembaga yang
belum memiliki Bagian Anggaran,
batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh
Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 27
Desember tahun anggaran berkenaan.
(11) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran terkait
pengesahan belanja modal atas pengadaan tanah dalam
rangka proyek strategis nasional yang dilaksanakan
oleh Lembaga Manajemen Aset Negara oleh Direktorat
Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 ayat (5) huruf a mengikuti ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pendanaan
pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional oleh
Lembaga Manajemen Aset Negara.
(12) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran terkait
pengesahan atas pendapatan/belanja/pembiayaan
anggaran untuk sub BA BUN yang telah dilakukan pada
tahun anggaran sebelumnya oleh Direktorat Jenderal