Page 153 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 139 -

keluaran kehumasan dan informasi
melampaui batas tertinggi yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Anggaran;
b. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam 1
(satu) Satker, maka Revisi Anggaran
dilakukan oleh KPA;
2. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar-
Satker dalam 1 (satu) unit eselon I, maka KPA
mengusulkan Revisi Anggaran dimaksud
kepada pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga; dan
3. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar-
Satker antarunit eselon I, maka KPA
mengusulkan Revisi Anggaran dimaksud
kepada pejabat eselon I untuk selanjutnya
diusulkan kepada Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris
Kementerian/Lembaga;
c. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan dengan mengubah data RKA-
K/L dengan menggunakan Sistem Informasi
setelah dokumen pendukung dipenuhi;
d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c
disimpan oleh KPA;
e. perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c
ditetapkan dalam surat pemberitahuan perubahan
RKA sesuai format yang diunduh dari Sistem
Informasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
f. penetapan surat pemberitahuan perubahan RKA
sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam
lingkup 1 (satu) Satker, penetapan dilakukan
oleh KPA;
2. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar-
Satker dalam 1 (satu) unit eselon I, penetapan
dilakukan oleh pejabat eselon I yang
membawahi Satker berkenaan; dan
3. dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar-
Satker antarunit eselon I, penetapan
dilakukan oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian/Lembaga; dan
g. KPA atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/pejabat eselon I Kementerian/Lembaga
menandatangani dan menyampaikan surat
pemberitahuan perubahan RKA kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atau Direktur Pelaksanaan
Anggaran – Direktorat Jenderal Perbendaharaan.