Page 148 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 134 -

ayat (1) huruf a, Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran dapat melakukan revisi
penyesuaian DIPA Kementerian/Lembaga sebesar
alokasi pencadangan anggaran pada DIPA
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158.
(3) Berdasarkan hasil penyelesaian Revisi Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Direktur Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan
penyelesaian revisi DIPA kepada Direktur Jenderal
Anggaran dengan tembusan Mitra PPA BUN.
(4) Berdasarkan laporan penyelesaian revisi DIPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur
Jenderal Anggaran menyampaikan usulan
penambahan anggaran pada sub BA BUN Belanja
Lainnya kepada Menteri Keuangan.
(5) Usulan penambahan anggaran pada sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa usulan revisi surat Menteri Keuangan mengenai
penetapan alokasi BA BUN.

Paragraf 4
Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Pasal 171
(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran - Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan dengan tahapan
dan ketentuan sebagai berikut:
a. KPA menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagai berikut:
1. data dalam Sistem Informasi;
2. surat persetujuan pejabat eselon I berkaitan
dengan pergeseran anggaran antar-Satker
dan/atau antar-Kegiatan;
3. rekomendasi (clearance) dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika dan/atau
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal
Kementerian/Lembaga bersangkutan
mengajukan usulan Revisi Anggaran
berkaitan dengan belanja teknologi informasi
komunikasi;
4. surat pernyataan pejabat eselon I yang
menyatakan bahwa alokasi tersebut telah
berdasarkan proposal yang diterima dalam
hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan
akun 526 berupa barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah