Page 143 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 129 -

2. LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 3; dan
3. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan, sesuai dengan substansi Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf
d.
(3) Berdasarkan surat usulan Revisi Anggaran dari
Pemimpin PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, pejabat eselon III terkait atas nama Direktur
Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan dan BA BUN - Direktorat Jenderal Anggaran
menetapkan dan menyampaikan undangan penelaahan
kepada Pemimpin PPA BUN.
(4) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan
atas usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e bersama-sama dengan PPA BUN
melalui komunikasi secara luring maupun daring.
(5) Dalam melakukan penelaahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal Anggaran
dapat meminta tambahan dokumen pendukung.
(6) Dalam hal usulan Revisi Anggaran BA BUN terkait
pinjaman dan/atau hibah, proses penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko.
(7) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran dapat
menyetujui atau tidak menyetujui usulan Revisi
Anggaran.
(8) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e disetujui, Direktur
Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan BA BUN - Direktorat Jenderal Anggaran
atas nama Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan
surat pengesahan Revisi Anggaran.
(9) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e disetujui dan
menyebabkan perubahan jumlah anggaran atau
menyebabkan perubahan catatan halaman IVA DIPA
BUN, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN - Direktorat
Jenderal Anggaran atas nama Direktur Jenderal
Anggaran terlebih dahulu menetapkan revisi DHP RKA-
BUN sebelum menerbitkan surat pengesahan Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat disetujui,
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, dan BA BUN - Direktorat Jenderal
Anggaran atas nama Direktur Jenderal Anggaran
menetapkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
(11) Surat usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf e disusun sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.