Page 145 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 131 -

paling sedikit memuat besaran anggaran yang
diusulkan untuk dilakukan pergeseran;
b. berdasarkan usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat
undangan kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga pengusul revisi (penerima
atau pemberi tambahan alokasi anggaran), dan
Deputi Mitra Kerja - Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk melakukan
pembahasan awal terkait rencana Revisi Anggaran
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
c. dalam hal perwakilan dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tidak hadir
pada saat pembahasan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, maka pembahasan tetap dilanjutkan
dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dinyatakan menyepakati hasil
pembahasan;
d. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Menteri Keuangan menerbitkan
surat persetujuan perubahan Alokasi Anggaran
Kementerian/Lembaga terkait sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf
B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
e. surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada
huruf d diusulkan oleh Direktorat Anggaran
Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
penerima tambahan alokasi anggaran;
f. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, KPA
Kementerian/Lembaga penerima tambahan
alokasi anggaran menyampaikan surat usulan
Revisi Anggaran kepada Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabat
eselon I Kementerian/Lembaga dengan
melampirkan dokumen pendukung berupa:
1. data dalam Sistem Informasi; dan
2. dokumen pendukung terkait lainnya dalam
hal diperlukan, sesuai dengan substansi
Revisi Anggaran.
g. Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga melakukan penelitian atas
usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan
dokumen usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf f;
h. usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf f terlebih dahulu disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal/Sekretaris