Page 144 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 130 -

(12) Proses persetujuan atau tidak disetujuinya Revisi
Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), atau ayat
(10) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak penelaahan selesai dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan/atau
ayat (5) diterima dengan lengkap dan benar dalam
Sistem Informasi.

Pasal 168
(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada DIPA BUN
berdasarkan SPP BA BUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 dan Pasal 162 atau revisi surat Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,
dilakukan dengan tahapan dan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pemimpin PPA BUN menyampaikan usulan Revisi
Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran
melalui Sistem Informasi dengan mengunggah
salinan digital atau hasil pindaian berupa:
1. dokumen SPP BA BUN atau revisi surat
Menteri Keuangan; dan
2. data dalam Sistem Informasi;
b. usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a diajukan paling lama 2 (dua) hari
kerja setelah SPP BA BUN atau revisi surat Menteri
Keuangan diterbitkan; dan
c. berdasarkan usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Mitra PPA BUN
melakukan penelaahan bersama dengan PPA BUN,
sesuai dengan substansi dan kebutuhan.
(2) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditetapkan dan
menyebabkan perubahan pada DIPA BUN, Direktur
Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan BA BUN atas nama Direktur Jenderal
Anggaran menetapkan:
a. DHP RKA-BUN; dan
b. Surat Pengesahan Revisi Anggaran.

Paragraf 2
Mekanisme Revisi Anggaran antar Kementerian/Lembaga

Pasal 169
(1) Mekanisme Revisi Anggaran antar
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 ayat (6) huruf b angka 1 dilakukan melalui
mekanisme pergeseran anggaran antar
Kementerian/Lembaga dengan tahapan dan ketentuan
sebagai berikut:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga (penerima atau
pemberi alokasi) menyampaikan surat
permohonan persetujuan pergeseran anggaran
antar Kementerian/Lembaga kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran yang