Page 139 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 125 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan data
dalam Sistem Informasi diterima dengan lengkap dan
benar.
(17) Dalam hal proses Revisi Anggaran pada Direktorat
Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya berupa pengesahan, diselesaikan paling lama
1 (satu) hari kerja terhitung setelah usulan Revisi
Anggaran diterima di Sistem Informasi, dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan data
dalam Sistem Informasi diterima dengan lengkap dan
benar.

Pasal 166
(1) Mekanisme usulan pengembalian anggaran ke sub BA
BUN Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan
dan ketentuan sebagai berikut:
a. usulan disampaikan kepada Menteri Keuangan
oleh:
1. Pimpinan unit eselon I Kementerian/Lembaga
pengusul atas nama Menteri/Pimpinan
Lembaga; atau
2. Pemimpin PPA BUN pengusul dengan terlebih
dahulu melakukan penelitian atas usulan
Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen
yang disampaikan oleh KPA BUN; dan
b. usulan pengembalian anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen
pendukung berupa:
1. LHR APIP K/L sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
2. surat penjelasan dari eselon I atas nama
Menteri/Pimpinan Lembaga, yang
menjelaskan:
a) ketercapaian target volume RO dalam hal
usulan pengembalian disebabkan karena
target volume RO telah tercapai; atau
b) kendala eksternal dalam hal usulan
pengembalian disebabkan karena target
volume RO tidak tercapai; dan
3. notulensi hasil rapat koordinasi antar Menteri
mengenai perubahan kebijakan Pemerintah
yang menyebabkan target volume RO tidak
tercapai dan/atau surat dari pejabat yang
berwenang dalam hal target volume RO tidak
tercapai karena force majeure atau keadaan
kahar.
(2) Berdasarkan usulan pengembalian anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga mengkoordinasikan
penelaahan dengan melibatkan Unit Pendukung
PPA BUN Belanja Lainnya, Mitra PPA BUN, dan
Pimpinan unit eselon I Kementerian/Lembaga