Page 134 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 120 -

subbagian anggaran lainnya dalam BA BUN yang
mengakibatkan revisi DIPA BUN.
(2) Berdasarkan SPP BA BUN yang telah diterbitkan, PPA
BUN penerima alokasi anggaran mengajukan usulan
revisi DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja
Lainnya ke BA K/L yang Mengakibatkan Revisi DIPA
Kementerian/Lembaga

Pasal 163
(1) Ketentuan mengenai mekanisme pergeseran anggaran
dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L yang
mengakibatkan penerbitan DIPA
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
mekanisme pergeseran anggaran dari sub BA BUN
Belanja Lainnya melalui SP SABA ke BA K/L yang
mengakibatkan revisi DIPA Kementerian/Lembaga.
(2) Pergeseran Anggaran dari BA BUN ke BA K/L melalui
SP SABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
(3) Dalam hal pergeseran anggaran dari sub BA BUN
Belanja Lainnya ke BA K/L sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk pemberian penghargaan
berupa insentif kepada Kementerian/Lembaga,
Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan
Kementerian/Lembaga yang diberikan penghargaan
dan/atau dikenai sanksi diakui sebagai bentuk
persetujuan Menteri Keuangan atas pergeseran
anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L.
(4) Berdasarkan penerbitan SP SABA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari Direktorat
Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan BA BUN selaku Mitra PPA BUN,
Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga menetapkan revisi DIPA
Kementerian/Lembaga.
(5) Revisi DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan
penyesuaian data dalam Sistem Informasi yang
memuat tambahan alokasi anggaran dari SP SABA yang
ditandai dengan kode berupa “Penambahan dari SP
SABA” dan dicatat dalam halaman IVB DIPA.

Paragraf 5
Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya
Melalui Revisi DIPA BUN Belanja Lainnya

Pasal 164
(1) Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan anggaran
sub BA BUN Belanja Lainnya melalui penerbitan DIPA
BUN Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 berlaku secara mutatis mutandis terhadap