Page 131 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 117 -

Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.
(4) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. pengutamaan penggunaan anggaran yang
disesuaikan secara otomatis (automatic
adjustment), berupa pencadangan anggaran pada
DIPA Kementerian/Lembaga;
b. pergeseran anggaran berupa realokasi blokir
anggaran dari BA K/L ke sub BA BUN Belanja
Lainnya;
c. pemotongan anggaran Belanja Negara; dan/atau
d. penyesuaian pagu.
(5) Kebijakan Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan
penganggaran sebagai tindak lanjut antara lain dari:
a. kebijakan hasil pengendalian dan pemantauan
yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap
belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BA
BUN;
b. peraturan perundang-perundangan; dan/atau
c. direktif Presiden.
(6) Kebijakan Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan melalui:
a. pencadangan atau pemblokiran anggaran;
dan/atau
b. pergeseran anggaran dalam bentuk:
1. pergeseran anggaran antar BA K/L;
2. pergeseran anggaran dari BA K/L ke sub BA
BUN Belanja Lainnya;
3. pemanfaatan dan pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA BUN
untuk belanja yang belum ada/kurang
tersedia alokasinya; dan/atau
4. pergeseran anggaran dalam subbagian
anggaran BA BUN.
(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b dan ayat (6) huruf b dilakukan dengan
meminta kepada Kementerian/Lembaga mengusulkan
Revisi Anggaran untuk:
a. direalokasi ke DIPA Kementerian/Lembaga lainnya
mengikuti mekanisme Revisi Anggaran antar
Kementerian/Lembaga; atau
b. direalokasi ke BA BUN atas alokasi yang sudah
dicadangkan mengikuti mekanisme Revisi
Anggaran dari BA K/L ke BA BUN.

Pasal 158
(1) Pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan
secara otomatis (automatic adjustment) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) huruf a dan
pencadangan atau pemblokiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (6) huruf a dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kementerian/Lembaga melakukan pencadangan
anggaran dalam jumlah tertentu dan