Page 129 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 115 -

memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 12
Revisi Rumusan Informasi Kinerja

Pasal 155
(1) Revisi Rumusan Informasi Kinerja dilakukan dalam
basis data RKA-K/L dan/atau DIPA
Kementerian/Lembaga atau RKA-BUN dan/atau DIPA
BUN.
(2) Revisi Rumusan Informasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
a. perubahan struktur organisasi beserta tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga, dan penambahan
penugasan;
b. perubahan kebijakan penganggaran yang
ditetapkan Pemerintah; dan/atau
c. penyempurnaan Rumusan Informasi Kinerja
penganggaran dalam RKA-K/L dan/atau DIPA
Kementerian/Lembaga atau RKA-BUN dan/atau
DIPA BUN.
(3) Revisi Rumusan Informasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan dan/atau
penambahan:
a. sasaran strategis beserta indikatornya;
b. rumusan Program dan/atau sasaran Program
beserta indikatornya;
c. rumusan Kegiatan, sasaran Kegiatan beserta
indikatornya, dan/atau fungsi/subfungsi;
d. rumusan KRO beserta indikatornya, RO beserta
indikatornya, dan/atau satuannya; dan/atau
e. rumusan komponen untuk menghasilkan RO.
(4) Revisi Rumusan Informasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga atau Pemimpin PPA BUN
kepada Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran.
(5) Usulan revisi Rumusan Informasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang:
a. tidak mengubah substansi;
b. sesuai dengan kebijakan penganggaran terkini;
dan/atau
c. untuk melengkapi basis data RKA-K/L dan/atau
DIPA Kementerian/Lembaga atau RDP BUN
dan/atau DIPA BUN yang dibutuhkan untuk
keperluan pengendalian dan pemantauan
pelaksanaan anggaran.
(6) Dalam hal revisi Rumusan Informasi Kinerja terkait
Program/Kegiatan baru, revisi Rumusan Informasi
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diterbitkan kode Program/Kegiatan baru.
(7) Revisi Rumusan Informasi Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem
Informasi.