Page 125 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 111 -

d. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang
sebagai dampak dari perubahan komposisi
instrumen pembiayaan utang;
e. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari
keikutsertaan sebagai anggota organisasi
internasional;
f. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum
dialokasikan dalam DIPA BUN;
g. pemberian hibah kepada pemerintah
asing/lembaga asing dalam hal sumber dari PNBP
BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan
Internasional tidak mencukupi;
h. pergeseran anggaran yang berakibat pada
perubahan alokasi anggaran cadangan
kompensasi dalam program belanja lainnya;
dan/atau
i. pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran BA
BUN lainnya sepanjang telah diatur peruntukan
pergeserannya.
(4) Revisi Anggaran berupa perubahan/pergeseran
anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peruntukan dan
mempertahankan persentase anggaran pendidikan dan
anggaran kesehatan.

Pasal 149
(1) Revisi Anggaran terkait BA BUN khusus untuk
pemenuhan kebutuhan belanja subsidi dapat dipenuhi
pada tahun anggaran berkenaan melalui pergeseran
alokasi dalam sub BA BUN Subsidi.
(2) Pergeseran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk subsidi jenis yang sama, berasal dari:
a. kelebihan alokasi subsidi pada tahun anggaran
berkenaan yang disebabkan karena adanya
perubahan asumsi dasar ekonomi makro
dan/atau parameter penyusun alokasi subsidi;
b. perubahan peruntukan atas alokasi yang tidak
dapat dilaksanakan akibat diblokir dan/atau
kebijakan Pemerintah dan/atau keadaan force
majeure yang mengakibatkan alokasi subsidi
tahun anggaran berkenaan tidak dapat terserap;
dan/atau
c. optimalisasi atas sisa alokasi pada subsidi reguler
yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.
(3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sepanjang tidak mengubah jumlah alokasi
pada subsidi jenis tersebut dan telah dilakukan reviu
APIP K/L.
(4) Subsidi jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) antara lain digunakan untuk pembayaran
tunggakan yang berasal dari alokasi subsidi tahun
berjalan.
(5) Dalam hal sisa alokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan
subsidi jenis yang berbeda, pergeseran dapat diusulkan