Page 122 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 108 -

b. dalam hal perubahan kegiatan/proyek dari semula
kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun
jamak, revisi administrasi dilakukan setelah
terbitnya surat persetujuan kontrak tahun jamak;
c. diproses setelah terlebih dahulu dilakukan
pembahasan antara Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, dan Kementerian/Lembaga; dan
d. unit eselon I mengajukan proses perubahan atau
penambahan nomor register SBSN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran dengan
melampirkan dokumen sumber dari Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
mengenai penetapan nomor register SBSN.
(3) Revisi administrasi terkait ralat nomor register SBSN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ralat nomor register SBSN terkait kesalahan
pencantuman nomor register SBSN dalam DIPA
meliputi:
1. semula menggunakan nomor register
sementara (dummy) menjadi nomor register
yang seharusnya; atau
2. semula nomor register lainnya menjadi nomor
register yang seharusnya; dan
b. ralat nomor register SBSN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh KPA dan
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Paragraf 5
Revisi Anggaran Terkait Belanja Operasional

Pasal 144
(1) Revisi Anggaran terkait Belanja Operasional dilakukan
untuk memenuhi:
a. kekurangan Belanja Operasional; dan
b. memenuhi kekurangan selain Belanja
Operasional.
(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. belanja pegawai operasional; dan
b. belanja barang operasional.
(3) Belanja pegawai operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a termasuk untuk pemenuhan
selisih kurs untuk belanja pegawai di luar negeri.

Pasal 145
(1) Revisi Anggaran untuk memenuhi kekurangan Belanja
Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (1) huruf a dilakukan melalui pergeseran anggaran
dalam 1 (satu) unit eselon I yang sama atau antarunit
eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama,
termasuk yang berasal dari pemanfaatan Sisa Anggaran
Kontraktual/Swakelola RO Prioritas Nasional.