Page 119 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 105 -

2. tidak berlaku untuk kegiatan/ proyek SBSN
kontrak tahun jamak periode tahun terakhir
pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. dapat dilakukan tanpa disertai perubahan daftar
prioritas kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
berkenaan.
(7) Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dalam rangka
penyesuaian harga atau eskalasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dapat
digunakan untuk:
1. kegiatan/proyek jenis kontrak tahun jamak
atau proyek kontrak tahun tunggal yang
sedang dilaksanakan pada tahun anggaran
berkenaan; dan
2. kegiatan/proyek memerlukan penyesuaian
harga atau eskalasi khusus yang disebabkan
adanya penyesuaian kebijakan perpajakan
atau kenaikan harga bahan bakar minyak
yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan;
b. pergeseran anggaran disertai surat pernyataan
tanggung jawab mutlak dari KPA dan dilengkapi
dengan dokumen administratif yang diterbitkan
oleh pihak yang berwenang terkait penyesuaian
kebijakan perpajakan dan kenaikan harga bahan
bakar minyak;
c. dalam hal proses penyesuaian harga atau eskalasi
khusus tersebut menyebabkan kenaikan nilai izin
kontrak tahun jamak maka perlu disertai dengan
usulan penambahan nilai izin kontrak tahun
jamak;
d. pemanfaatan dapat dilakukan untuk kegiatan/
proyek bersangkutan atau pada kegiatan/proyek
lain sepanjang dalam 1 (satu) unit eselon I;
e. tidak perlu dilakukan perubahan daftar prioritas
kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran berkenaan
dalam hal nilai alokasi kegiatan/proyek setelah
pergeseran anggaran tidak melampaui nilai daftar
prioritas kegiatan/proyek SBSN kegiatan/proyek
bersangkutan; dan/atau
f. pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dalam
rangka penyesuaian harga atau eskalasi selain
karena penyesuaian kebijakan perpajakan atau
kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan
dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan proses pergeseran
anggarannya dilakukan dengan ketentuan:
1. nilai kewajiban pembayaran yang dapat
dibayarkan sesuai hasil audit Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
2. dalam hal diperlukan, terlebih dahulu
dilakukan penambahan pagu dan/atau nilai
izin kontrak tahun jamak;
3. diproses setelah terlebih dahulu dilakukan
pembahasan bersama 3 (tiga) pihak (trilateral