Page 116 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 102 -

yang sama dan/atau antar-kegiatan/proyek SBSN
dalam 1 (satu) unit eselon I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (5) huruf c dapat dilakukan
untuk:
a. pekerjaan tambah (contract change order);
b. optimalisasi sisa anggaran;
c. percepatan pembiayaan;
d. percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek kontrak
tahun jamak;
e. penyesuaian harga atau eskalasi khusus yang
disebabkan perubahan kebijakan perpajakan atau
kenaikan harga bahan bakar minyak; dan/atau
f. perbaikan cacat mutu dan/atau penanganan
situasi darurat (force majeure).
(2) Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual melalui
pekerjaan tambah (contract change order) sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual paling
tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing-
masing kontrak paket pengadaan;
b. terdapat pergeseran anggaran antarkomponen
dan/atau antarkegiatan/proyek; dan
c. dalam hal terdapat perubahan ruang
lingkup/komponen utama kegiatan/proyek, harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
(3) Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual yang
dilakukan melalui optimalisasi sisa anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. sumber dana untuk pelaksanaan optimalisasi
dapat berasal dari:
1. seluruh Sisa Anggaran Kontraktual yang
tersedia, termasuk dari sisa anggaran untuk
keperluan pekerjaan tambah (contract change
order) yang tidak digunakan; dan/atau
2. sisa dana SBSN kegiatan/proyek lain;
b. pemanfaatan dapat dilakukan untuk
kegiatan/proyek bersangkutan atau pada
kegiatan/proyek lain;
c. dilakukan melalui pergeseran anggaran berupa:
1. antarkomponen dalam kegiatan/proyek yang
sama;
2. antarkegiatan/proyek; atau
3. antarjenis kontrak tahun tunggal dan kontrak
tahun jamak terakhir;
d. perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal:
1. terdapat perubahan ruang
lingkup/komponen utama kegiatan/proyek;
dan